Terindikasi Menerima Suap dari PT PSU - 9 Oknum Tim Pansus DPRK Dilaporkan ke BKD

Sembilan oknum anggota tim pansus pertambangan DPRK Aceh Selatan yang terindikasi menerima “uang tutup mulut” dari PT PSU, akan dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) oleh lima anggota tim lainnya.
Gebrakan akan melaporkan oknum anggota tim pansus dewan yang diduga menerima aliran dana dari PT PSU tersebut, secara resmi diputuskan pada rapat evaluasi yang berlangsung di ruang musyawarah Gedung DPRK Tapaktuan, Kamis (24/2) sore.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri lima anggota tim pansus pertambangan lainnya, masing-masing Abdullah (Partai SIRA), Deni Irmansyah ST (PRA), Ridwan Mas S Ag (PPP), Rajuddin Abas (Demokrat) dan Rusdianto (PA).

"Hasil rapat memutuskan, terkait indikasi kuat yang belakangan ini santer beredar bahwa ada beberapa oknum anggota tim pansus pertambangan menerima uang suap dari PT PSU, maka kami mendesak Pimpinan DPRK Aceh Selatan segera memerintahkan BKD mengusut tuntas dugaan yang mencoreng nama baik lembaga dewan yang terhormat ini," kata dua orang anggota tim pansus pertambangan DPRK Aceh Selatan, Abdullah dan Deni Irmansyah ST, kepada Global di Tapaktuan Jumat (25/2).

Menurut kedua anggota dewan tersebut, langkah pengusutan sampai tuntas sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan dewan serta BKD, untuk membersihkan nama baik lembaga dewan di mata masyarakat Aceh Selatan saat ini.

"Sebab, jika memang benar ada beberapa oknum anggota tim pansus tersebut menerima aliran dana suap dari PT PSU, sungguh sebuah tindakan yang tidak terpuji dan tidak memiliki hati nurani. Mereka sampai hati bermain-main di atas penderitaan ribuan masyarakat Menggamat yang sedang ditimpa masalah," tandas kedua politisi ini dengan rawut muka kesal.

Saat Global bertanya sejauh mana keyakinan kedua politisi itu bahwa beberapa oknum anggota tim pansus pertambangan telah menerima uang suap, Abdullah dan Deni Irmansyah ST mengaku pihaknya telah mengantongi data siapa-siapa oknum dewan yang diduga telah menerima 'uang tutup mulut' tersebut.

"Tapi kami tetap sepenuhnya akan menyerahkan proses hukumnya kepada pihak BKD untuk melakukan pengusutan secara komprehensif dan tuntas. Tujuannya agar rakyat tahu siapa yang 'bermain' dalam persoalan ini, serta demi menyelamatkan institusi lembaga dewan Aceh Selatan di mata masyarakat," ungkap Abdullah dan Deni.

Politisi dari SIRA dan PRA ini juga mendesak pimpinan DPRK Aceh Selatan agar segera menggelar sidang paripurna khusus hasil rekomendasi tim pansus pertambangan, yang jadwalya terus molor sampai batas waktu  yang belum diketahui secara pasti.
"Kami meminta kepada pimpinan dewan agar jangan menganggap sepele persoalan ini dengan terus mengulur-ngulur jadwal sidang paripurna. Karena jika persoalan ini tidak segara dituntaskan, dikhawatirkan efeknya akan sangat besar. Bahkan kemungkinan akan kembali muncul bentrokan fisik atau konflik sosial secara horizontal sesama masyarakat," pinta mereka.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan Tgk Safiron yang hendak dikonfirmasi Global di Tapaktuan, Jumat (25/2) tidak berhasil dihubungi. Pasalnya, yang bersangkutan masih berada di luar daerah. Ketika dicoba dihubungi ke HP nya juga tidak diangkat, begitu juga pesan singkat (SMS) yang dikirim tidak dibalas.

Sedangkan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Aceh Selatan, Subki ketika dikonfirmasi Global di Tapaktuan Jumat (25/2) mengaku, pihaknya sampai saat ini belum menerima salinan hasil keputusan rapat tim pansus pertambangan yang dimotori lima orang anggota tersebut.

"Laporan secara resmi dari mereka melalui pimpinan dewan hingga saat ini belum kami terima. Namun demikian kami akan mencoba mempelajari dulu terkait dugaan itu. Jika memang nantinya ditemukan ada alat-alat bukti permulaan yang cukup,  tentu saja kami akan bekerja sesuai prosedur dan mekanisme yang ada," pungkas Subki diplomatis.
Hendri | Global | Tapaktuan